KP3 Sosialisasikan Peraturan Pupuk Bersubsidi

Senin, 25 April 2016 12:25:00 - oleh : admin
KP3 Sosialisasikan Peraturan Pupuk Bersubsidi

Pasuruan-Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi pertanian. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, sasaran, waktu dan tepat mutu. berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk yang terjangkau oleh kemampuan modal petani. dengan kebijakan subsidi tersebut maka pupuk bersubsidi menjadi barang dalam pengawasan. terdapat beberapa peraturan perundang-udangan yang mengatur pupuk bersubsidi diantaranya : a) Peraturan Presiden nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; b) Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; c) Peraturan Menteri Pertanian nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; d) Peraturan Bupati Pasuruan nomor 8 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pengawasan Pupuk dan Perstida atau KP3 Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2016. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Hari Rabu, 20 April 2016. Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan yang menjadi Sekretariat KP3 Kabupaten Pasuruan dihadiri oleh 250 orang yang terdiri seluruh Distributor dan Kios/Toko Pengecer pupuk bersubsidi, anggota KP3 dan Ketua KTNA Kecamatan se Kabupaten Pasuruan, dengan narasumber dari Wabankum Sie Hukum Polres Pasuruan Iptu Sugeng Prayitno, SH. Selain itu hadir pula dari Polresta Pasuruan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan sebagai narasumber. Dalam sambutannya Bupati Pasuruan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Drs. H. Abdul Munif AR., SH. M.Pd yang juga selaku Ketua KP3  bahwa  agar kita semua memahami aturan-aturan tentang penyaluran Pupuk Bersubsidi terutama para pengecer pupuk bersubsidi sehingga dalam peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Fakta di lapangan sepertinya terdapat problematika dimana di beberapa kios pengecer masih terjadi distribusi pupuk di luar wilayah yang ditentukan. Disamping itu masih banyak keluhan petani akan Harga Eceran Tertinggi (HET) dianggap masih memberatkan petani karena melebihi ketentuan yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa HET pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan yaitu Urea sebesar Rp. 90.000,- per sak, SP36 Rp. 100.000 per sak, ZA Rp. 70.000,- dan Phonska Rp. 115.000,- per sak.

Disamping itu dalam sambutannya Bupati Pasuruan menjelaskan bahwa penetapan alokasi untuk masing-masing kabupaten setiap tahun telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Alokasi pupuk urea untuk kabupaten pasuruan sebesar 35.453 ton atau hanya lebih besar 0,24 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2015. Tentu ini sangat kecil sekali dibandingkan tuntutan pupuk yang dibutuhkan petani.

Sedangkan Iptu Sugeng Prayitno, SH menjelaskan bahwa seluruh pihak yang terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi harus harus memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Meskipun penyaluran pupuk adalah usaha yang bersifat bisnis perdagangan tetapi barang yang diperjualbelikan merupakan barang dalam pengawasan sehingga harus memenuhi aturan-aturanyang ditetapkan. (bakun)

Informasi "Berita SKPD" Lainnya